JAKARTA, INSTANEWS- Kepala daerah harus membuka kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Hal ini dianggap penting untuk pembangunan daerah dalam mengembalikn perekonomian nasional.
“Sudah sering saya sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran itu betul-betul harus kita lakukan, apalagi di tengah anggaran kita yang terguncang seperti sekarang,” kata Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Maret 2021.
Menurut dia, kepala daerah harus membuka kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Kepala daerah harus detail dalam melihat RAPBD.
“(Cek) ke mana larinya, output-nya apa. Semuanya harus dikalkulasikan,” ujar dia.
Jokowi memerintahkan kepala daerah tidak membelanjakan anggaran di banyak pos. Tidak semua dinas harus diberikan anggaran yang besar.
“Jangan semua diberi. Semua, semua, semua. Kita jadi enggak punya skala prioritas. Untuk kabupaten menurut saya, dua cukup diberi prioritas,” ungkap dia.
Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, 21 Juni 1961, ini menyebut bila tak ada skala prioritas, daerah sulit maju. Pasalnya, pembangunan terancam mandek.
“Kalau uang diberikan ke dinas semuanya, enggak akan jadi barang. Percaya saya,” tegas dia.(lps)
More Stories
PPWI dan Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Edukasi di Bidang Kehumasan
Indonesia kembali kedatangan Dosis Vaksin Tahap Ketujuh